Kehadiran pemerintah dalam mengayomi masyarakat adalah hal yang esensial dalam suatu negara. Namun, tidak jarang muncul keluhan dari masyarakat tentang kurangnya kehadiran pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Persepsi ini bisa muncul dari berbagai faktor, termasuk layanan publik yang buruk, birokrasi yang lamban, dan korupsi yang merajalela. Dalam tulisan ini, saya akan mengulas mengapa pemerintah sering kali dirasakan kurang hadir dan apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini, termasuk kasus Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa negeri yang mahal.
- Ketidakadilan dalam Layanan Publik dan Penegakan Hukum
Layanan publik merupakan salah satu indikator utama dari kehadiran pemerintah. Layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas adalah hak dasar setiap warga negara. Namun, di banyak daerah, akses terhadap layanan kesehatan yang layak masih menjadi masalah besar. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2022, hanya 54% dari total populasi di Indonesia yang memiliki akses ke fasilitas kesehatan yang memadai. Begitu pula dengan pendidikan, di mana tingkat melek huruf masih bervariasi secara signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, menunjukkan ketimpangan akses pendidikan yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah.
Selain layanan publik, penegakan hukum yang adil dan perlindungan terhadap warga negara juga menjadi tolak ukur kehadiran pemerintah. Namun, sering kali masyarakat merasakan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Laporan Transparansi Internasional 2023 menempatkan Indonesia pada peringkat 96 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi, menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius. Korupsi ini tidak hanya menggerus kepercayaan masyarakat tetapi juga menghambat efisiensi layanan publik dan penegakan hukum.
- Kasus UKT Mahasiswa Negeri yang Mahal
Salah satu contoh konkret dari ketidakadilan dalam layanan publik adalah mahalnya Uang Kuliah Tunggal (UKT) di universitas negeri. Biaya kuliah yang tinggi ini menjadi beban bagi banyak mahasiswa dan keluarganya, terutama di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Meskipun ada program beasiswa dan keringanan UKT, banyak mahasiswa yang merasa bahwa mekanisme ini tidak transparan dan tidak merata. Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa rata-rata UKT di perguruan tinggi negeri mengalami peningkatan setiap tahun, yang tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan yang signifikan.
Kurangnya kehadiran pemerintah dalam mengatasi masalah ini mencerminkan ketidakefektifan dalam mengelola sektor pendidikan tinggi. Mahasiswa sering kali harus menanggung beban finansial yang berat, yang seharusnya bisa diatasi dengan subsidi pemerintah yang lebih tepat sasaran dan sistem pembiayaan pendidikan yang lebih adil.
- Transparansi, Akuntabilitas, dan Responsivitas Pemerintah
Transparansi dan akuntabilitas juga memainkan peran penting dalam memperkuat kehadiran pemerintah. Sayangnya, sering kali terdapat kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan publik. Hal ini tercermin dalam rendahnya skor Indonesia dalam Indeks Keterbukaan Anggaran yang dirilis oleh International Budget Partnership, di mana Indonesia hanya memperoleh skor 70 dari 100 pada tahun 2021. Ini menunjukkan bahwa masih ada ruang besar untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Responsivitas pemerintah dalam menangani isu-isu mendesak juga menjadi indikator penting. Selama pandemi COVID-19, misalnya, banyak masyarakat yang merasakan lambatnya respons pemerintah dalam menyediakan bantuan sosial dan layanan kesehatan yang memadai. Meskipun pemerintah telah berupaya dengan berbagai program bantuan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), efektivitas dan tepat sasaran program ini masih dipertanyakan. Data dari Kementerian Sosial menunjukkan bahwa masih banyak keluarga miskin yang belum menerima bantuan yang seharusnya mereka dapatkan.
- Langkah-Langkah untuk Meningkatkan Kehadiran Pemerintah
Lalu, apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki situasi ini? Pertama, peningkatan kualitas layanan publik harus menjadi prioritas utama. Pemerintah perlu mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk sektor kesehatan dan pendidikan, serta memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Reformasi birokrasi juga sangat diperlukan untuk mengurangi proses yang berbelit dan mempercepat layanan kepada masyarakat. Penggunaan teknologi informasi dalam administrasi publik dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
Pemberantasan korupsi harus lebih diintensifkan dengan memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum. Transparansi dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan publik juga perlu ditingkatkan dengan melibatkan lebih banyak partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Mekanisme pengawasan oleh masyarakat dan media harus diperkuat untuk memastikan akuntabilitas pemerintah. Khusus untuk sektor pendidikan, pemerintah perlu merancang kebijakan yang lebih adil dalam menentukan UKT, serta memastikan bahwa bantuan keuangan dan beasiswa benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
Dalam kesimpulannya, kehadiran pemerintah dalam mengayomi masyarakat tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak program dan kebijakan yang dibuat, tetapi juga oleh kualitas layanan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Kasus mahalnya UKT di perguruan tinggi negeri adalah salah satu contoh bagaimana ketidakhadiran pemerintah dapat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dengan memperbaiki layanan publik, meningkatkan transparansi, memberantas korupsi, dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah dapat meningkatkan kehadirannya dan membangun kepercayaan yang lebih kuat dari masyarakat. Hal ini tidak hanya akan memperbaiki kualitas hidup warga negara tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia.
0 Comments